TPP_Pasaman

 Pengawasan Bersama Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Aia Manggih Barat, Kabupaten Pasaman: Upaya Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau nagari memiliki tantangan besar, terutama dalam hal pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat. Dana ini dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Nagari Aia Manggih Barat, Kabupaten Pasaman, inisiatif pengawasan bersama (kolaboratif) telah menjadi kunci dalam memastikan setiap rupiah dana tersebut digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Urgensi Akuntabilitas di Tingkat Nagari Akuntabilitas, sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pemangku kepentingan, adalah fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di Nagari Aia Manggih B...

 *KEWAJIBAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENGGUNAAN WEBSITE DESA.ID* Kawan-kawan TPP Kabupaten Pasaman, untuk menjadi pedoman kita bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Pemerintah Desa *diwajibkan* menggunakan website desa yang memanfaatkan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri, yaitu *desa.id.* Ketentuan tersebut tercantum dalam *Permendes No. 2 Tahun 2024, Pasal 2 ayat 1 huruf f dan Lampiran huruf F: Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital*. - Poin 2 huruf a angka 2) (Hal. 31) menegaskan : a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti: 1) akses jaringan internet untuk warga Desa; 2) *website Desa* yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam neg...